banner 728x250

DOSEN SENIORKU SAYANG, DOSEN SENIORKU MALANG

  • Share
banner 468x60
Vektor by Frefiks

Opini: Hari Guru/Dosen seharusnya menjadi peringatan bagi kita bahwa Guru dan Dosen adalah pilar utama dalam mencapai salah satu tujuan nasional bangsa indonesia yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 yakni “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tanpa Guru dan Dosen tujuan tersebut tidak akan pernah tercapai. Pemerintah sangat menyadari akan pentingnya keberadaan Dosen dan Guru sehingga pemerintah mengeluarkan undang-udang no 14 tahun 2005 tentang Dosen dan Guru. Untuk menindaklanjuti Undang-Undang tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Dalam peraturan tersebut, dosen dituntut menjadi tenaga profesional yang dibuktikan dengan adanya sertifikat pendidik (Sertifikasi Dosen). Setiap dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik, maka mereka berhak atas tunjangan profesi. Sertifikasi dosen bukan sekedar untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dosen melalui penerimaan tunjangan profesi, akan tetapi juga mengarah pada terwujudnya penjaminan mutu dosen yang kompeten dan profesional. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sangat serius untuk memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia sehingga tujuan untuk Mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dicapai.  

Melihat keseriusan pemerintah yang ingin meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme Dosen, maka timbul sebuah pertanyaan “Apakah pelaksanaan sertifikasi dosen telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undang di semua kementerian?”. Jawabannya tidak!!! Salah satu pelaksanaannya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah sertifikasi dosen dibawah naungan dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 pasal 6 dikatakan bahwa Sertifikasi pendidik untuk dosen harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, sedangkan yang terjadi di Dirjen Bimas Kristen masih jauh dari kata objektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini tergambar-kan dengan tidak adanya buku panduan sertifikasi dosen; penentuan peserta Patut diduga berdasarkan subyektivitas pimpinan perguruan tinggi dengan direktur pendidikan; tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan sertifikasi, serta tidak adanya jadwal untuk setiap tahap pelaksanaan sertifikasi. Melihat hal tersebut, maka kemudian timbul sebuah pertanyaan “Apa akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan sertifikasi dosen yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan?”. Untuk menjawab hal tersebut, mari kita lihat contoh kasus yang terjadi di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di IAKN Tarutung tidak ada buku pedoman yang mengatur tentang sertifikasi dosen, baik di tingkat perguruan tinggi ataupun dirjen. Hal ini menyebabkan peserta sertifikasi dosen tahun 2021 dibuat berdasarkan subyektifitas pimpinan perguruan tinggi beserta direktur pendidikan dirjen bimas kristen. Hal ini tergambar kan dengan keluarnya SK dirjen Bimas Kristen no B-820/DJ.IV.II/HM.03/10 dengan lampiran nama peserta. Berdasarkan lampiran nama peserta diketahui bahwa banyak dosen-dosen yang sudah senior yang sudah mengabdi lebih dari sepuluh tahun bahkan dua puluh tahun tidak ditetapkan menjadi peserta sertifikasi. Malahan dosen yang masih muda (CPNS 2019) dan tidak eligible yang menjadi peserta sertifikasi. Hal ini membuat pro-kontra di lingkungan IAKN Tarutung karena para dosen senior merasakan ketidakadilan, serta merasa tidak dihargai. Para dosen telah mencoba untuk mencari keadilan dengan bersurat kepada senat IAKN Tarutung, dirjen bimas kristen dan menteri agama, tetapi hingga kini belum ada jawaban yang diperoleh. Begitu menyedihkan melihat keadaan dosen senior di IAKN Tarutung karena keberadaan mereka seperti tidak dihargai, bahkan untuk menuntut haknya juga mereka tidak bisa. 

banner 336x280

Selain pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2021 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, persoalan yang lebih besar yang ditimbulkan dari pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2021 adalah adanya nama peserta sertifikasi atas nama Bapak Pontus Sitorus dengan nomor urut no 88. Kita ketahui ada kesamaan nama dengan Direktur Pendidikan Kristen Dirjen BIMAS Kristen Kementerian Agama. Hal ini telah menjadi buah bibir yang perlu diklarifikasi oleh BIMAS Kristen bahwa kedua nama tersebut bukan orang yang sama.  Sebab berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen Pada Pasal 18 Ayat 4 dan Permenpen 17 tahun 2013 juncto 46 tahun 2013, dosen yang menduduki jabatan struktural dibebaskan sementara dari jabatan fungsional dosen-nya. Yang berarti bahwa pejabat struktural tidak memenuhi syarat menjadi peserta sertifikasi dosen karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 37 Tahun 2009 pasal 3 huruf b. Persoalan ini sebaiknya segera ditanggapi oleh dirjen bimas Kristen karena telah menimbulkan Polemik di Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen. Semoga dirjen bimas kristen memiliki solusi untuk persoalan yang timbul dalam pelaksanaan sertifikasi dosen 2021 ini, sehingga dosen senior yang telah lama mengabdi memperoleh haknya  dan tidak dirugikan. DOSEN SENIORKU SAYANG, DOSEN SENIORKU MALANG 

Hari Guru/Dosen seharusnya menjadi peringatan bagi kita bahwa Guru dan Dosen adalah pilar utama dalam mencapai salah satu tujuan nasional bangsa indonesia yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 yakni “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tanpa Guru dan Dosen tujuan tersebut tidak akan pernah tercapai. Pemerintah sangat menyadari akan pentingnya keberadaan Dosen dan Guru sehingga pemerintah mengeluarkan undang-udang no 14 tahun 2005 tentang Dosen dan Guru. Untuk menindaklanjuti Undang-Undang tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Dalam peraturan tersebut, dosen dituntut menjadi tenaga profesional yang dibuktikan dengan adanya sertifikat pendidik (Sertifikasi Dosen). Setiap dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik, maka mereka berhak atas tunjangan profesi. Sertifikasi dosen bukan sekedar untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dosen melalui penerimaan tunjangan profesi, akan tetapi juga mengarah pada terwujudnya penjaminan mutu dosen yang kompeten dan profesional. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sangat serius untuk memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia sehingga tujuan untuk Mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dicapai.  Melihat keseriusan pemerintah yang ingin meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme Dosen, maka timbul sebuah pertanyaan “Apakah pelaksanaan sertifikasi dosen telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undang di semua kementerian?”. Jawabannya tidak!!! Salah satu pelaksanaannya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah sertifikasi dosen dibawah naungan dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 pasal 6 dikatakan bahwa Sertifikasi pendidik untuk dosen harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, sedangkan yang terjadi di Dirjen Bimas Kristen masih jauh dari kata objektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini tergambar-kan dengan tidak adanya buku panduan sertifikasi dosen; penentuan peserta berdasarkan subyektivitas pimpinan perguruan tinggi dengan direktur pendidikan; tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan sertifikasi, serta tidak adanya jadwal untuk setiap tahap pelaksanaan sertifikasi. Melihat hal tersebut, maka kemudian timbul sebuah pertanyaan “Apa akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan sertifikasi dosen yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan?”. Untuk menjawab hal tersebut, mari kita lihat contoh kasus yang terjadi di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di IAKN Tarutung tidak ada buku pedoman yang mengatur tentang sertifikasi dosen, baik di tingkat perguruan tinggi ataupun dirjen. Hal ini menyebabkan peserta sertifikasi dosen tahun 2021 dibuat berdasarkan subyektifitas pimpinan perguruan tinggi beserta direktur pendidikan dirjen bimas kristen. Hal ini tergambar kan dengan keluarnya SK dirjen Bimas Kristen no B-820/DJ.IV.II/HM.03/10 dengan lampiran nama peserta. Berdasarkan lampiran nama peserta diketahui bahwa banyak dosen-dosen yang sudah senior yang sudah mengabdi lebih dari sepuluh tahun bahkan dua puluh tahun tidak ditetapkan menjadi peserta sertifikasi. Malahan dosen yang masih muda (CPNS 2019) dan tidak eligible yang menjadi peserta sertifikasi. Hal ini membuat pro-kontra di lingkungan IAKN Tarutung karena para dosen senior merasakan ketidakadilan, serta merasa tidak dihargai. Para dosen telah mencoba untuk mencari keadilan dengan bersurat kepada senat IAKN Tarutung, dirjen bimas kristen dan menteri agama, tetapi hingga kini belum ada jawaban yang diperoleh. Begitu menyedihkan melihat keadaan dosen senior di IAKN Tarutung karena keberadaan mereka seperti tidak dihargai, bahkan untuk menuntut haknya juga mereka tidak bisa. Selain pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2021 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, persoalan yang lebih besar yang ditimbulkan dari pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2021 adalah adanya nama peserta sertifikasi atas nama Bapak Pontus Sitorus dengan nomor urut no 88. Kita ketahui ada kesamaan nama dengan Direktur Pendidikan Kristen Dirjen BIMAS Kristen Kementerian Agama. Hal ini telah menjadi buah bibir yang perlu diklarifikasi oleh BIMAS Kristen bahwa kedua nama tersebut bukan orang yang sama.  Sebab berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen Pada Pasal 18 Ayat 4 dan Permenpen 17 tahun 2013 juncto 46 tahun 2013, dosen yang menduduki jabatan struktural dibebaskan sementara dari jabatan fungsional dosen-nya. Yang berarti bahwa pejabat struktural tidak memenuhi syarat menjadi peserta sertifikasi dosen karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 37 Tahun 2009 pasal 3 huruf b. Persoalan ini sebaiknya segera ditanggapi oleh dirjen bimas Kristen karena telah menimbulkan Polemik di Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen. Semoga dirjen bimas kristen memiliki solusi untuk persoalan yang timbul dalam pelaksanaan sertifikasi dosen 2021 ini, sehingga dosen senior yang telah lama mengabdi memperoleh haknya  dan tidak dirugikan.

Oleh Abai Manupak Tambunan, Hermanda, Pranscoy (Dosen IAKN Tarutung)

banner 336x280
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: