banner 728x250

Rapat Paripurna Menetapkan Propemperda Tahun 2022

  • Share
banner 468x60

LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Pihak Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022 dalam agenda rapat paripurna IX Masa Sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Lombok Timur, pada Kamis (10/2)

Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori dalam laporannya menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD dengan Pemerintah Daerah Lombok Timur, seperti  Asisten I dan Kabag Hukum dan Kepala OPD terkait, bahwa usulan Promperda dari pihak ksekutif berjumlah 14 buah Raperda dan dari DPRD berjumlah 1 buah Raperda Inisiatif.

banner 336x280

“Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Pedoman teknis pembentukan Produk Hukum Daerah, Bapemperda DPRD Lotim telah menetapkan 15 Raperda prioritas menjadi Propemperda Tahun 2022 serta 4 buah Raperda Komulatif Terbuka,” jelasnya. Kamis, 10/02/2022.

Adapun Raperda yang menjadi Promperda Lotim Tahun 2022  itu di antaranya adalah, pada triwulan pertama Raperda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Selaparang, Raperda Perusahaan Umum Daerah Agro Selaparang dan Raperda Perusahan Daerah Energi Selaparang.

“Semua itu merupakan usulan Eksekutif,” ujarnya.

Pada triwulan kedua bakal dibentuk Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, Raperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Raperda Retribusi Perizinan Tertentu dan Raperda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 (Raperda Komulatif Terbuka).

“Raperda ini juga semuanya merupakan usulan eksekutif,” imbuhnya. 

Sementara pada triwulan ketiga bakal dibahas Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha, Raperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Golongan Jasa Umum, Raperda Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2023 dan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Raperda Komulatif Terbuka) yang semuanya juga merupakan Raperda usulan pihak eksekutif.

Pada triwulan keempat, sambungnya, bakal dibahas terkait Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Raperda Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Lombok Timur, Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Lombok Timur (Usul Inisiatif DPRD), Raperda APBD Tahun Anggaran 2023 (Raperda Komulatif Terbuka). 

“Raperda Nomor 1,2 dan 4 Usulan Eksekutif sementara Raperda Nomor 3 merupakan Usulan DPRD,” pungkasnya. (FMI)

banner 336x280
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: