LOMBOK TIMUR | FMI — Setelah hampir delapan bulan ditahan, wartawan Mugni Ilma dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Selong. Kuasa hukumnya, Herman Soerenggana, menegaskan perjuangan belum selesai, hak-hak kliennya harus dipulihkan.
Pernyataan itu disampaikan Herman di Kantor Soerenggana Law Firm, Rabu (18/11), seusai putusan bebas dibacakan di Ruang Sidang Cakra PN Selong.
Herman meminta pelapor, Kepolisian Resor Lombok Timur, dan Kejaksaan Negeri Lombok Timur untuk tunduk dan patuh terhadap putusan majelis hakim.
Ia menuntut pemenuhan hak-hak kliennya berupa pemulihan atas kerugian materiil maupun moril yang dialami selama menjalani proses hukum. Apabila tuntutan tersebut tidak segera dipenuhi dalam tenggat waktu yang diberikan, pihaknya memastikan akan menempuh upaya hukum lanjutan.
“Harus diberikan hak-hak dari klien kami. Apa? Pemulihan kerugian materiil dan moril, itu harus diberikan. Kalau tidak, kita lakukan upaya hukum,” tegas Herman.
Meski demikian, pihaknya masih membuka ruang dan memberikan tenggat waktu agar kewajiban pemenuhan hak tersebut dapat diselesaikan secara kooperatif sebelum langkah hukum resmi ditempuh.
“Kita berikan waktulah untuk memberikan hak-haknya klien kami. Tapi kalau tidak, maka kita berhak juga melakukan upaya-upaya hukum,” tambahnya.
Sebelumnya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa wartawan Mugni Ilma tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
“Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Dua, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif,” ujar hakim ketua saat membacakan putusan.
Selain membebaskan, majelis hakim juga menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan, serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya.
Majelis hakim juga menetapkan barang bukti 1 sampai 6 dikembalikan kepada pihak yang berhak, barang bukti 7 dikembalikan kepada Sofyan Hakim, serta membebankan biaya perkara kepada negara.
Putusan tersebut disambut haru oleh terdakwa dan tim penasihat hukum yang hadir di ruang sidang.***













