LOMBOK TIMUR | FMI – Ultimatum keras dilayangkan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lombok Timur ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Jika tak mampu tuntaskan kasus Chromebook, pengadaan buku, dan PKH Pringgasela yang dinilai mandek, LMND minta Kejari angkat kaki dari Gumi Patuh Karya.
Desakan itu disampaikan dalam aksi demonstrasi, Rabu (7/10/2026). Massa bergerak dari perempatan BRI Selong menuju Kantor Bupati Lombok Timur, namun sebelumnya berhenti dan melakukan orasi di depan Kantor Kejari Lombok Timur.
Orator aksi, Rengga, menyoroti perkara pengadaan Chromebook dan pengadaan buku yang menurut mereka belum menunjukkan perkembangan jelas.
“Banyak kasus yang mandek di Kejaksaan Negeri Lombok Timur, seperti kasus Chromebook dan pengadaan buku yang dinilai cukup lama dalam penanganannya,” ujar Rengga.
Ketua LMND Lombok Timur, Khairul Azmi, turut menyoroti dugaan persoalan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pringgasela.
“Kalau tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus yang mandek ini, kami meminta Kejari Lombok Timur hengkang dari Lombok Timur,” tegasnya.
Usai dari Kejari, massa melanjutkan aksi ke Kantor Bupati Lombok Timur. Di sana, LMND menyuarakan isu pendidikan. Mereka mendorong agenda “Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah dan Demokratis sebagai Hak Rakyat” menjadi agenda nasional.
Menurut LMND, pendidikan gratis tidak hanya soal menghapus biaya peserta didik, tapi harus diikuti pembiayaan publik yang memadai, pemerataan fasilitas, peningkatan kesejahteraan guru, peningkatan mutu, dan perluasan akses.
“Pendidikan gratis bukan hanya persoalan biaya pendidikan, melainkan persoalan bagaimana memenuhi tanggung jawab konstitusional terhadap hak warga negara atas pendidikan,” kata Khairul.
“Tuntutan politik utamanya adalah pendidikan gratis sekarang juga,” tutupnya.
Dalam aksi di depan Kantor Bupati, massa sempat menghadang mobil dinas berplat merah DR 36 KY. Terlihat seorang orator berdiri di atas kap mobil sambil membawa bendera. Aksi dikawal ketat aparat kepolisian.***
