Dialog Publik GMP LOTIM bersama Kadis Kominfo Lombok Timur dan Ketua KI NTB (foto/ist)
LOMBOK TIMUR | FMI – Garda Mahasiswa Pemuda Lombok Timur (GMP-LOTIM) menyelenggarakan Dialog Publik Keterbukaan Informasi Pemerintah Lombok Timur di Ruang Rupatama II Kantor Bupati, Sabtu (18/7/2026).
Mengusung tema “Membuka Tirai Pemerintahan Lombok Timur: Mewujudkan Lombok Timur yang Transparan, Partisipatif, dan Berintegritas di Era Digital”, kegiatan ini menjadi ruang kritis antara pemerintah daerah dengan mahasiswa, OKP, dan masyarakat sipil.
Dialog menghadirkan Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB Sahnam, S.H dan Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Lotim Dr. H. Fauzan sebagai narasumber.
Kegiatan dihadiri OKP se-Lotim, BEM se-Lotim, paguyuban mahasiswa, dan masyarakat umum sehingga diskusi berlangsung dinamis.
Dalam pembukaan, moderator mengangkat isu mendasar seperti transparansi penggunaan APBD, pelaksanaan program prioritas, pengadaan barang dan jasa, pengangkatan pejabat, proyek infrastruktur, kualitas pelayanan PPID, hingga perlindungan data pribadi dalam layanan digital.
Kedua narasumber menegaskan keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi harus cepat, mudah diakses, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua Komisi Informasi NTB menekankan hak memperoleh informasi adalah hak konstitusional warga. “Pemerintah daerah perlu membangun budaya keterbukaan yang tidak berhenti pada pemenuhan dokumen administratif, melainkan benar-benar memberikan akses yang dibutuhkan masyarakat untuk mengawasi pemerintahan,” ujarnya.
Sementara Kadis Kominfo Lotim memaparkan upaya Pemda meningkatkan pelayanan informasi publik melalui optimalisasi PPID, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan komunikasi publik via kanal resmi pemerintah.
Sesi diskusi terbuka diisi kritik, masukan, dan solusi dari peserta. Isu yang disorot antara lain keterbukaan data bantuan sosial, publikasi hasil audit, mekanisme pengadaan barang dan jasa, keterbukaan rekrutmen tenaga kerja, serta efektivitas PPID memenuhi permohonan informasi.
Peserta merekomendasikan penguatan digitalisasi pelayanan informasi, peningkatan kapasitas PPID di setiap OPD, penyajian data anggaran yang mudah dipahami publik, dan pembentukan forum dialog berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat.
Ketua GMP-LOTIM, M. Dicky Subagia menegaskan, keterbukaan informasi tidak boleh jadi formalitas. Ini adalah komitmen nyata membangun pemerintahan demokratis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Transparansi yang didukung akses informasi memadai akan memperkuat akuntabilitas publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, keterbatasan akses berpotensi menurunkan kepercayaan dan melemahkan kontrol sosial,” ujarnya
Organisasi ini berkomitmen terus menghadirkan ruang diskusi ilmiah dan kritis sebagai bagian pendidikan demokrasi dan pengawasan publik. Harapannya, dialog ini menjadi titik awal kolaborasi Pemda, mahasiswa, OKP, media, dan masyarakat sipil mewujudkan Lombok Timur yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berintegritas. ***
