LOMBOK TIMUR | FMI – Saat Bupati Lombok Timur Haerul Warisin, memilih meninggalkan lokasi aksi demonstrasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Juaini Taofik, justru duduk bersila di atas aspal panas menemui massa aksi.
Di tengah terik dan ketegangan, sosok yang akrab disapa Kak Ofik itu duduk sejajar dengan mahasiswa Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gunung Rinjani (UGR) dan mendengarkan tuntutan mereka di depan Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (28/10).
Kak Ofik mengaku sepakat dengan tuntutan massa aksi terkait persoalan harga pertanian. Menurutnya, Bupati Lombok Timur beberapa kali menyampaikan persoalan tersebut di forum besar, termasuk masalah tembakau.
“Pertama masalah harga pertanian. Adik-adik ini memprotes masalah harga pertanian, masalah stabilitas harga dan sebagainya. Itu kita sepakat semua, bahkan Bupati beberapa kali menyampaikan di forum-forum besar, termasuk masalah tembakau,” ujar Kak Ofik.
Ia menjelaskan, tembakau hingga kini belum masuk dalam Peraturan Kementerian Pertanian soal penyerapan. Yang baru masuk baru pangan, padi dan jagung.
“Tembakau, kita minta bisa mendapatkan pupuk subsidi, harga penyerapan dengan standar, tetapi sampai dengan sekarang itu belum. Peraturan Kementerian Pertanian itu belum masuk tembakaunya itu. Jadi yang masuk itu baru pangan saja, padi dan jagung,” jelasnya.
Untuk padi dan jagung, Kak Ofik mengklaim harga sudah diserap dengan standar dari Bulog sejak pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, nilai tukar petani padi dan jagung pun naik karena harga tetap meski panen raya.
“Untuk padi, jagung, Alhamdulillah sejak pemerintahan Presiden Prabowo ini harga sudah diserap dengan standar dari Bulog. Mau panen raya mau panen sedikit harganya tetap, makanya nilai tukar petani kita yang padi, jagung itu naik,” katanya.
Sementara untuk tembakau, Kak Ofik menyebut persoalannya ada pada grade akibat cuaca ekstrem yang terlalu kering, sehingga kualitas menurun dan harga belum sesuai harapan petani.
“Tapi untuk tembakau memang ada persoalan. Bukan tidak terserap, tetapi gradenya. Karena cuaca kemarin itu terlalu ekstrem, terlalu kering, sehingga kualitasnya itu menurun. Menurut pembeli, jadi terserap tapi harganya belum sesuai dengan harapan petani,” ujarnya.
Terkait tuntutan soal data desil dan bansos, Kak Ofik menyebut memang banyak sanggahan data DTKS, termasuk PBI BPJS. Ia mengaku sudah menyampaikan hal tersebut ke pusat. Deputi Perlinsos di BPS disebut merupakan orang Lombok Timur, alumni SMA 2 Selong.
“Kedua, terkait dengan bansos. DTKS, termasuk PBI BPJS. Memang banyak sanggahan-sanggahan data. Kebetulan yang mengerjakan di pusat itu ada orang Lombok Timur, Deputi Perlinsos di BPS itu orang Lombok Timur, alumni SMA 2 Selong. Kita sudah sampaikan. Janjinya pemutakhiran data itu menggunakan AI, paling lambat bulan Desember tahun ini selesai. Sehingga bansos tahun depan, BPJS PBI tahun depan pasti sudah menggunakan data baru. Desember ini,” ujarnya.
Sementara soal Galian C yang menjadi salah satu tuntutan utama massa, Kak Ofik tidak menyampaikan jawaban secara langsung dalam keterangan tersebut.
Terakhir, Kak Ofik menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengklaim pasokan MBG sudah banyak didorong dari petani Lombok Timur, seperti sayur dan telur. Bahkan dapur MBG disebut belanja di pasar tradisional, termasuk dapur dari luar kabupaten yang mengambil sayur dari Lombok Timur.
“Kemudian yang ketiga, terkait MBG. MBG ini kita dorong pasokannya dari petani kita di Lombok Timur. Sayur-mayurnya sudah banyak masuk. Telur juga. Bahkan ada alumni, modal seratus ribu di Sembalun bisa untung lima puluh ribu dari suplai MBG. Dapur MBG itu belinya di pasar tradisional. Bahkan dapur dari luar kabupaten pun mengambil sayurnya dari Lombok Timur. Yang belum bisa seratus persen itu susu, baru ditargetkan 2027 peternak sapi perah kita mulai produksi,” tutupnya.
Tanggapan tersebut disampaikan Kak Ofik setelah Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, enggan turun menemui massa aksi. Mobil dinas yang ditumpangi Haerul Warisin sempat dihadang massa. Namun upaya penghadangan itu dihalangi aparat penegak hukum yang mengamankan jalannya demonstrasi.
Ketegangan antara massa aksi dan polisi pun sempat terjadi. Bupati kemudian memilih meninggalkan lokasi.***
