LOMBOK TIMUR | FMI — Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto memastikan aspirasi nelayan pembudidaya lobster di Lombok Timur akan dibawa ke Panitia Kerja.
Dalam kunjungan kerja ke Instalasi Telong Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Kamis (3/9/2026), Komisi IV menyoroti persoalan keramba jaring apung (KJA) sederhana, kekurangan freezer, benih, dan pakan yang masih membelenggu nelayan wilayah selatan.
“Tujuan kami datang untuk mendengar langsung dari nelayan penangkap Benih Bening Lobster (BBL), pembudidaya, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan. Hasilnya akan jadi bahan rekomendasi kebijakan tata kelola BBL dan percepatan budidaya nasional,” tegas Hediati.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin dalam kesempatan itu meminta bantuan Komisi IV untuk menyelesaikan persoalan nelayan.
Ia menyebut nelayan masih menggunakan KJA sederhana dan kekurangan sarana dasar.
“Di samping KJA yang sederhana itu, juga mereka sangat-sangat kekurangan freezer, tempat mereka menyimpan makanan dari lobster itu sendiri. Hampir tidak ada yang mereka punya. Ini yang menjadi persoalan yang selalu dihadapi dari tahun ke tahun. Termasuk di dalamnya juga kita kekurangan benih,” ungkap Bupati.
Bupati juga menyebut nelayan Lombok Timur masih menjadi kelompok warga miskin di samping buruh tani. “Kami berharap kunjungan ini dapat memberikan bantuan dan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat wilayah selatan,” ujarnya.
Hediati yang akrab disapa Titiek Soeharto menyoroti masih maraknya penyelundupan BBL yang menyebabkan kerugian negara dan nelayan. Harga BBL di luar negeri yang jauh lebih tinggi dari harga dalam negeri disebut menjadi salah satu faktornya.
“Komisi IV berharap Indonesia tidak hanya menjadi sumber BBL melainkan menjadi produsen utama lobster budidaya dunia,” tegasnya.
Namun ia mengakui kemampuan budidaya nasional belum optimal. Masih banyak tantangan mulai dari keterbatasan teknologi, rendahnya tingkat kelangsungan hidup, keterbatasan sarana prasarana, akses permodalan, hingga masa budidaya yang lama.
“Pemerintah harus membangun ekosistem budidaya berbasis segmentasi, mulai dari ketersediaan benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, sarana KJA, permodalan, kelembagaan pembudidaya, sampai dengan kepastian pasar,” jelasnya.
Terkait aspirasi pembukaan ekspor BBL, Hediati menyebut hal itu menjadi bagian penting pendalaman Panja. Aspek kuota, keberlanjutan sumber daya, dan penguatan budidaya nasional harus menjadi pertimbangan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan devisa negara.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada nelayan dan berharap ke depan Indonesia tidak hanya swasembada beras, tetapi juga swasembada protein sebagai penghasil lobster terbesar di dunia.
Dalam sesi diskusi, sejumlah nelayan menyampaikan aspirasi terkait keterbatasan akses permodalan, bantuan KJA, ketersediaan pakan, hingga harga yang masih fluktuatif.
Kunjungan kerja ini turut dihadiri anggota Komisi IV DPR RI, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Deputi Badan Pangan Nasional, dan Direksi ID Food. ***
