LOMBOK TIMUR | FMI – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2026 resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang I Rapat IV Tahun Persidangan 2026/2027 DPRD Lombok Timur, Rabu (30/9).
Pengesahan dilakukan tepat waktu sesuai batas yang ditetapkan peraturan perundangan. Paripurna dihadiri Pimpinan DPRD dan 40 anggota, jajaran Forkopimda, serta pimpinan OPD lingkup Pemda Lombok Timur.
Dalam laporan Banggar yang disampaikan Muallani, struktur APBD Perubahan 2026 secara substansi tidak mengalami perubahan dari dokumen yang diajukan. Perubahan hanya terjadi pada sisi pembelanjaan untuk mendukung pelayanan masyarakat terkait urusan wajib pemerintah.
Banggar memberikan sejumlah catatan penting. Pemda diminta mengambil langkah strategis mempercepat realisasi pendapatan dan belanja daerah serta mempercepat penyelesaian pekerjaan yang tengah berjalan agar tidak meninggalkan kewajiban di tahun anggaran berikutnya.
Pemda juga diminta mengoptimalkan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program OPD teknis guna mencegah tidak terserapnya anggaran secara optimal.
Catatan lain, Pemda perlu melakukan pembenahan sistem dan layanan kesehatan khususnya di rumah sakit umum daerah, mengingat anggaran besar telah dikeluarkan untuk BPJS Kesehatan.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengapresiasi kerja keras TAPD dan Banggar DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan dengan baik.
“Saran dan masukan dari pimpinan dan anggota DPRD akan menjadi perhatian dalam upaya perbaikan kinerja pelayanan kepada masyarakat serta penentuan prioritas pembangunan, sehingga visi misi daerah dapat tercapai,” tegas Bupati.***
