LOMBOK TIMUR | FMI — Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada Senin (7/9/2026) di Aula Kodim 1615 Lombok Timur.
Rakor ini digelar untuk mendorong percepatan pembangunan gerai KDKMP yang masih tertahan persoalan lahan di sejumlah desa.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan keberadaan gerai KDKMP merupakan aset penting yang dibangun negara untuk kemaslahatan masyarakat. Ia meminta kepala desa yang belum memiliki lahan segera mencari solusi.
“Ini menjadi PR kita bersama. Sangat penting untuk kita cari solusi untuk kita selesaikan bersama. Saya atas nama Pemerintah Daerah berharap agar semua Desa/Kelurahan di Lombok Timur harus segera memiliki KDKMP. Kapan lagi kita akan memiliki bangunan sebesar itu yang dibangunkan oleh Pemerintah dengan dana Rp1 Miliar. Maka harus kita manfaatkan,” tegasnya.
Berdasarkan data, dari 254 Desa/Kelurahan di Lombok Timur, sebanyak 101 gerai KDKMP tengah dalam proses pembangunan dan 26 gerai telah rampung.
Sisanya 127 gerai atau 50 persen dari total keseluruhan belum dibangun. Penyebab utama adalah keterbatasan lahan yang tidak memenuhi persyaratan, termasuk lokasi yang tidak strategis.
Bupati menjelaskan ada empat opsi yang dapat digunakan dalam pembangunan gerai KDKMP. Pertama membangun di atas tanah pecatu. Kedua melakukan tukar guling tanah pecatu jika lokasinya tidak strategis. Ketiga menggunakan lahan milik Pemerintah Daerah Lotim. Keempat memanfaatkan lahan milik Pemerintah Provinsi.
“Kepada Kepala Desa/Pj. Kepala Desa, coba mulai komunikasi dengan masyarakat setempat. Jika lahannya tidak di pinggir jalan agar bisa tukar guling. Cari jalan keluarnya. Mudah-mudahan desa-desa yang punya lahan pecatu ini bisa segera membangun KDKMP. Agar desa yang sudah memiliki KDKMP fasilitasnya tidak jomplang dengan desa yang belum membangun,” ujarnya.
Komandan Kodim 1615 Lombok Timur Letkol Inf. Hadiyansyah memaparkan keterlambatan pembangunan KDKMP di sejumlah desa bukan karena mangkrak, melainkan karena terlambat memulai.
Untuk tahap II, 26 titik telah mencapai 100 persen, 15 titik di angka 91 persen – 99 persen, 20 titik di angka 81 persen – 90 persen, sementara 68 titik masih di bawah 71 persen.
Dandim juga merinci 127 KDKMP yang belum terbangun berdasarkan kecamatan. Kecamatan Sakra Barat menjadi yang terbanyak dengan 20 desa.
Ia menambahkan setiap unit KDKMP yang telah selesai 100 persen akan menerima 17 item sarana prasarana. Di antaranya truk, mobil pick-up, motor roda 3, AC, rak gerai, mesin kasir dan aplikasinya, CCTV, modem internet, seragam, genset, brankas, hingga kipas.
“Untuk sarpras ini kami menunggu dari pusat. Tidak semua langsung didistribusikan, akan tetapi secara bergantian, bertahap dikirim dari pusat,” jelasnya.
Dandim menyebut ada dua kendala yang dihadapi yaitu adanya pengakuan lahan oleh ahli waris dan ketidaksetujuan masyarakat karena lahan yang digunakan merupakan fasilitas olahraga. Kedua persoalan tersebut disebut telah dimediasi dan diselesaikan.
Rapat koordinasi turut dihadiri Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Lombok Timur. Dalam kesempatan itu Pemda dan Kodim juga membuka ruang diskusi untuk menemukan solusi terbaik. ***
